Analisa Permasalahan Program Smart City di Indonesia dan Langkah Penanganannya

YOGYAKARTA, konsikaku.blogspot.com- Program Smart City yang digulirkan pemerintah disinyalir menjumpai sejumlah permasalahan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Program Smart City diantaranya diungkapkan oleh Dr. Wing Wahyu Winarno, MAFIS, CA, Ak. salah satu anggota Tim Pengembang Jogja Smart Province (JSP). Dr. Wing menyampaikan analisanya dalam forum Focus Group Discussion (FGD) Jogja Smart Province di Horaios Malioboro Hotel pada hari Selasa (16/10/2019).

Sebagai narasumber kedua setelah Prof. Dr. Djoko Suryo Sejarawan dan Guru Besar UGM, makalah bertajuk Model Smart City Ideal di Era 4.0 (Inovasi dan Kolaborasi Teknologi Informasi dalam Jogja Smart Province) pun dipaparkan. Menurutnya, secara umum terdapat 4 masalah yang dihadapi Program Smart City di Indonesia.

“Kurangnya perhatian pimpinan terhadap rencana pengembangan Smart City. Smart City masih dianggap istilah yang hanya ada di pidato-pidato saja, sebagai contoh adanya istilah era 4.0” ungkap Dr. Wing menyampaikan permasalahan pertama.

(Makalah Dr. Wing Wahyu Winarno yang disampaikan dalam FGD Jogja Smart Province hari Selasa (16/10/2019)

Permasalahan selanjutnya ialah masing-masing kota “dibebaskan” untuk mengembangkan sendiri model Smart City-nya, sehingga malah menciptakan pulau-pulau informasi yang semakin besar. Dampaknya terjadi pemborosan sumber daya yang cukup besar, karena masing-masing daerah mengembangkan sistem informasi yang sama. Misalnya, sistem informasi keuangan, sistem pajak kendaraan, dan sistem kepegawaian.

“Aliran informasi dari daerah ke pusat masih sulit terjadi, karena banyak kewenangan yang tumpang tindih dan janji-janji yang masih belum terwujud, seperti moratorium aplikasi umum dan rencana strategis SPBE nasional” lanjutnya.

Terhadap masalah-masalah di atas, ia mengemukakan langkah penanganan yang dapat ditempuh. Pemerintah pusat agar membuat panduan untuk merancang model Smart City yang fleksibel. Kemudian, disusun dengan model yang sudah ada dengan beberapa penyesuaian oleh daerah. Proses penyusunannya perlu melibatkan pihak-pihak terkait yang bisa kerja cepat dan terhindar dari pengaruh politik.

“Kurangi pengaruh politik, karena saat ini masih sangat besar pengaruh politik dalam berbagai posisi strategis perancangan dan penerapan Smart City dan Smart Nation. Meskipun harus diakui memang, bahwa bernegara adalah berpolitik” tandasnya.

Dalam implementasi, Dosen STIE YKPN Yogyakarta tersebut mengatakan perlu penerapan berbagai teknologi terkini dalam pemerintahan. Dengan maksud layanan kepada masyarakat menjadi cepat, akurat, mudah, murah, berdaya guna, dan berhasil guna. (Konsika Kulon Progo/Mas Pardy)